Pengiriman Ikan ke Jakarta Jadi Masalah, HNSI Anambas Sampaikan Aspirasi ke DPRD

Anambas–Transportasi jasa angkut hasil perikanan tangkap nelayan kecil di Kabupaten Kepulauan Anambas, khususnya pengiriman ke Jakarta, masih menjadi persoalan serius.

Terbatasnya armada angkut serta tingginya biaya logistik menyebabkan distribusi hasil tangkapan ke luar daerah belum berjalan optimal.

Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap harga jual ikan di tingkat nelayan kecil.

Kompleksnya persoalan ini menjadi perhatian Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kepulauan Anambas.

Aspirasi itu disampaikan HNSI melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas yang digelar di ruang rapat lantai II DPRD Anambas, Senin (9/2/2026).

Ketua HNSI Kabupaten Kepulauan Anambas, Agustar mengungkapkan, persoalan ini sudah cukup berlarut-larut tanpa solusi.

Dirinya pun meminta DPRD Anambas mendorong optimalisasi Kapal Tol Laut, khususnya penambahan kuota kontainer pendingin (reefer container) untuk mengakomodasi hasil tangkapan nelayan yang mencapai sekitar 200 ton per bulan.

“Optimalisasi ini penting karena tarif kontainer pendingin sudah diatur dalam Kepmenhub Nomor 4 Tahun 2020, yakni Rp2,6 juta untuk kontainer dingin dan Rp1,7 juta untuk kontainer kering,” ujar Agustar.

Ia menjelaskan, sistem pendaftaran muatan melalui aplikasi Tol Laut saat ini belum memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Pasalnya, sebagian besar kontainer telah dibooking melalui kontrak jangka panjang, baik enam bulan maupun satu tahun.

“Ini menjadi masalah bagi pengusaha lain yang menampung hasil tangkapan nelayan kecil, karena tidak kebagian slot muatan.,” ungkapnya.

Menurut perhitungan HNSI, biaya jasa angkut per kilogram ikan hanya sekitar Rp174, sehingga sangat relevan dan meringankan nelayan kecil di Anambas.

Namun saat ini, Anambas hanya mendapatkan empat kontainer, jumlah yang dinilai jauh dari kebutuhan.

“Kami mengusulkan penambahan enam kontainer lagi. Sebelumnya sudah pernah diusulkan, tetapi terkendala kekurangan daya listrik sehingga diperlukan penambahan genset atau dinamo,” tambah Agustar.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua I DPRD Anambas, Yusli YS menyatakan, pihaknya akan menindaklanjuti hasil RDP dengan meneruskannya ke Kementerian Perhubungan maupun Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

“Ini langkah awal. Kami akan menganalisa persoalan ini, mulai dari regulasi, fakta di lapangan terkait tarif, hingga dampaknya terhadap pengusaha dan nelayan kecil,” kata Yusli.

Ia menambahkan, secara kelembagaan DPRD akan menugaskan komisi terkait atau membentuk panitia khusus (pansus) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

“Bahan-bahan ini akan menjadi argumen kami apakah akan dibawa ke tingkat provinsi atau pusat. Beri kami waktu, kami akan upayakan lahirnya kebijakan atau rekomendasi,” pungkasnya.

Sumber: Suarasatu.co

Penulis: Noven 

Pengurus DPC HNSI Kabupaten Kepulauan Anambas sampaikan aspirasi lewat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Anambas, Senin,9/2/2026.