DPRD Anambas dan HNSI Perjuangkan Tambahan Kontainer Tol Laut, Antisipasi Lonjakan Hasil Tangkap di Musim Timur

HNSI Anambas RDPU Bersama Komisi II Dan Instansi Terkait Mengenai Tindak Lanjut Optimalisasi Penambahan Kuota Kontainer Pendingin (Reefer Container) Kapal Tol Laut

Kepulauan Anambas -Di sebuah ruang rapat lantai II gedung dewan di Tarempa, suara-suara nelayan menggema lebih keras dari biasanya. Jumat (27/02/2026), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Anambas melalui Komisi II kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kepulauan Anambas.

Rapat ini bukan sekadar agenda rutin. Ia menjadi lanjutan dari pertemuan 9 Februari 2026 lalu, yang menyisakan sejumlah pekerjaan rumah: bagaimana memastikan hasil tangkapan nelayan yang mencapai ratusan ton setiap bulan dapat terangkut maksimal melalui program Tol Laut—terutama dengan penambahan kuota kontainer pendingin (reefer container).

Ketua Komisi II, Ayub Menyampaikan dari kesimpulan dan sikap kedepannya untuk mewujudkan Aspirasi Nelayan Anambas

Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Anambas, Ayub, menegaskan bahwa pertemuan kali ini merupakan tindak lanjut dari 10 poin pemaparan dan 3 poin kesimpulan RDP sebelumnya. Aspirasi nelayan, kata dia, tak boleh berhenti pada forum diskusi.

“Kami ingin ada kepastian dan tindak lanjut bersama untuk mewujudkan optimalisasi Kapal Tol Laut, khususnya penambahan kuota reefer container. Jika memungkinkan, kita berjuang bersama ke Jakarta,” ujarnya.

Bagi nelayan Anambas, persoalan kontainer pendingin bukan hal teknis semata. Tanpa fasilitas memadai, hasil tangkapan berisiko menumpuk atau terjual dengan harga rendah. Terlebih, Maret mendatang diprediksi memasuki musim timur—periode yang dikenal sebagai masa panen ikan.

Data yang dipaparkan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan (DPPP) Kepulauan Anambas, Arcan Iskandar, memperkuat urgensi tersebut. Pada Desember 2025, hasil tangkapan nelayan tercatat 79,121 ton. Angka itu melonjak menjadi 112 ton pada Februari 2026, yang dikirim ke Jakarta menggunakan Kapal ABG Kepri.

Sementara itu, Koordinator Pengawasan PSDKP Anambas, Hadi Puspito, membeberkan gambaran lebih luas. Sepanjang 2025, rata-rata lebih dari 200 ton ikan per bulan terangkut keluar Anambas ke berbagai daerah seperti Jakarta, Palembang, hingga Kalimantan. Bahkan pada Mei, Juni, dan Juli, angkanya melonjak drastis—masing-masing 408 ton, 593 ton, dan 516 ton.

“Bulan-bulan itu perlu diantisipasi. Ada masa tertentu di mana hasil tangkapan meningkat tajam. Namun di bulan lain pun sebenarnya bisa tinggi, hanya saja tidak semuanya terangkut,” jelasnya.

Di sisi regulasi, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUMPP) Anambas, Japrizal, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah melayangkan surat permohonan penambahan kuota kontainer, baik reefer maupun kontainer kering.

Surat tersebut telah mendapat balasan dari Direktur Logistik Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Berdasarkan ketentuan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, pengajuan penambahan kuota harus disampaikan ke Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dilengkapi data dukung sebagai bahan pertimbangan.

“Meski bukan ranah Kementerian Perdagangan, kami akan terus mendorongnya,” kata Japrizal.

Plt Kepala Dinas Perhubungan Anambas, Nurullah, menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah. Namun ia mengingatkan, usulan tanpa data konkret sulit direalisasikan. Pemerintah perlu melampirkan jumlah muatan yang akan dikirim, khususnya untuk kontainer pendingin menuju Jakarta.

Ketua HNSI Anambas, Agustar, menegaskan bahwa optimalisasi Tol Laut bukan sekadar wacana tambahan fasilitas, melainkan kebutuhan mendesak bagi keberlangsungan ekonomi nelayan.

Menurutnya, selama ini nelayan kerap menghadapi dilema ketika hasil tangkapan melimpah namun kapasitas pengiriman terbatas. Kondisi tersebut berimbas pada turunnya harga jual di tingkat nelayan karena distribusi tidak maksimal.

“Tol Laut ini adalah nafas bagi nelayan Anambas. Kalau kuota kontainer pendingin tidak ditambah, sementara produksi terus meningkat, maka nelayan akan dirugikan. Kami berharap ada kebijakan yang berpihak dan percepatan realisasi sebelum musim timur benar-benar tiba,” tegas Agustar.

Dari sisi nelayan, harapan disuarakan tegas oleh Fitrahadi, S.H, Advokasi DPC HNSI Anambas. Ia menilai diskusi teknis dan hukum memang kompleks, namun yang paling penting adalah adanya keputusan yang bisa segera dieksekusi.

“Saya berharap RDP ini menghasilkan output yang bisa dijalankan oleh eksekutif. Legislator terus mengawal dan mendorongnya. Kami siap ikut berjuang ke pusat,” ujarnya.

Fitrahadi juga mengingatkan, selepas lebaran wilayah Anambas akan memasuki musim timur. Dalam kondisi tertentu, satu bagan bisa menghasilkan 100 kilogram ikan per hari, bahkan pernah mencapai 500 kilogram. Dengan ratusan nelayan bagan beroperasi, potensi produksi bisa melonjak signifikan.

Isu reefer container sejatinya menyangkut keberlanjutan ekonomi pesisir. Tanpa rantai dingin yang terjaga, kualitas ikan menurun dan daya saing melemah. Sebaliknya, jika fasilitas memadai, nelayan dapat mengakses pasar lebih luas dengan harga lebih baik.

RDP hari itu belum menghasilkan keputusan final. Namun satu hal mengemuka ada kesadaran kolektif bahwa optimalisasi Tol Laut bukan sekadar program logistik, melainkan urat nadi ekonomi nelayan Anambas.

Kini, bola ada pada kelengkapan data dan keseriusan mendorong usulan hingga ke kementerian terkait. Musim timur sudah di depan mata—dan bersama gelombang yang datang, harapan nelayan pun ikut menguat.