DPRD Anambas dan HNSI Bahas Optimalisasi Tol Laut Tekan Biaya Logistik

Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kepulauan Anambas Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama Wakil Ketua I DPRD dan OPD Terkait Mendorong Optimalisasi Tol Laut, Senin (9/2)

Anambas – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HNSI) Kabupaten Kepulauan Anambas, membahas optimalisasi pemanfaatan tol laut untuk pengangkutan hasil perikanan nelayan, sebagai upaya menekan tingginya biaya logistik.

RDP tersebut merupakan tindak lanjut dari agenda audiensi yang awalnya direncanakan bersama Komisi I dan Komisi II DPRD Anambas. Namun, karena Komisi I dan Komisi II sedang melaksanakan tugas di luar daerah serta terkendala transportasi, Ketua Komisi II DPRD Anambas menyampaikan permohonan maaf tidak dapat hadir dan berjanji akan mengagendakan kembali pembahasan lanjutan setelah kembali ke Anambas.

Meski demikian, audiensi tetap berlangsung dan dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dari Fraksi PDI Perjuangan, Yusli YS. Turut hadir perwakilan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop), serta Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan Pangan (DP3), Petri.

Dalam forum tersebut, HNSI menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan tol laut, khususnya penggunaan kontainer pendingin (reefer container) untuk mengangkut hasil tangkapan nelayan skala kecil. Ketua DPC HNSI Anambas, Agustar, memaparkan perhitungan biaya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2020.

Ia menjelaskan, biaya penggunaan satu kontainer pendingin berkapasitas 15 ton hanya sekitar Rp2,6 juta lebih.

“Jika dirinci, ongkos pengiriman melalui tol laut hanya sekitar Rp174 ribu per kilogram. Ditambah biaya handling kargo sekitar Rp200 hingga Rp300 ribu, maka biaya tertinggi pengiriman hanya sekitar Rp300 per kilogram,” jelas Agustar kepada Awak Media ini, Senin (9/2) usai mengikuti RDP.

Menurutnya, biaya tersebut jauh lebih murah dibandingkan jasa angkutan komersial yang selama ini digunakan, dengan tarif berkisar Rp1.800 per kilogram pada awal Mei dan meningkat hingga Rp2.100 sampai Rp3.100 per kilogram. Selisih biaya yang signifikan ini dinilai dapat menekan ongkos distribusi hasil perikanan dari Anambas ke luar daerah.

Selain membahas efisiensi biaya, RDP juga menyoroti kebutuhan penambahan jumlah kontainer pendingin. Berdasarkan data hasil tangkapan nelayan yang mencapai rata-rata 200 ton selama sekitar 10 bulan dalam setahun, dibutuhkan sedikitnya 15 hingga 20 kontainer berkapasitas 15 ton agar distribusi hasil tangkapan dapat berjalan optimal dan aman.

Wakil Ketua I DPRD Anambas menilai, optimalisasi tol laut dan penambahan kontainer pendingin tidak hanya berdampak pada kelancaran distribusi hasil perikanan, tetapi juga berpotensi menekan harga bahan kebutuhan pokok di daerah.

“Kalau distribusi semakin lancar dan kontainer pendingin tersedia memadai, maka harga kebutuhan pangan, termasuk ayam yang saat ini berkisar Rp48 ribu hingga Rp50 ribu per kilogram, berpotensi ikut turun,” ujar Agustar menirukan perkataan Wakil Ketua I DPRD dalam forum tersebut.

Dalam kesempatan itu, HNSI juga mengusulkan agar penggunaan kontainer pendingin dapat dilakukan secara parsial atau dimanfaatkan bersama oleh beberapa pihak, sehingga tidak terfokus pada satu pengguna saja dan dapat dimaksimalkan untuk kepentingan distribusi hasil nelayan.

RDP tersebut disepakati akan ditindaklanjuti dalam rapat lanjutan. Ketua Komisi II DPRD Anambas menyampaikan komitmennya untuk mengundang kembali HNSI setelah kembali dari tugas luar daerah, guna membahas secara teknis kebutuhan pendukung, termasuk ketersediaan listrik dan mesin operasional kontainer pendingin.

Sumber: Centraliputanesia 

Penulis: Tengku