DKUMPP Anambas: Optimalisasi Tol Laut Momentum Emas Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan

Kepala DKUMPP Anambas, Japrizal Memberikan Tanggapan Terkait HNSI Anambas RDP Bersama DPRD Membahas Persoalan Penambahan Reefer Kontainer Tol Laut.

Hal tersebut Ia jelaskan menanggapi konfirmasi media terkait hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Anambas bersama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kepulauan Anambas.

DKUMPP menegaskan, optimalisasi Tol Laut untuk pengangkutan hasil perikanan dapat mengubah posisi Anambas dari yang selama ini sekedar sebagai penerima barang menjadi daerah pengirim komoditas. Kondisi ini dinilai akan menciptakan keseimbangan muatan balik yang selama ini menjadi tantangan utama dalam efisiensi pelayaran nasional.

“Ini adalah momentum emas. Jika dimanfaatkan dengan baik, Tol Laut akan mendorong Anambas menjadi daerah pengirim komoditas perikanan dan meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan nelayan,” kata Japrizal ke Media ini, Selasa malam (10/2).

Dukung Penambahan Reefer Container

Menjawab pertanyaan terkait rencana penambahan kontainer pendingin (reefer container), DKUMPP menyatakan sangat mendukung usulan tersebut. Namun demikian, diperlukan klarifikasi lebih lanjut terkait kesiapan pelabuhan di Anambas, termasuk aspek teknis dan kewenangan instansi terkait.

Secara teknis, penambahan reefer container membutuhkan lahan operasional yang memadai, sistem keamanan, serta dukungan pasokan listrik yang stabil. DKUMPP juga menekankan pentingnya koordinasi dengan PT PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau UP3 Anambas untuk memastikan kecukupan daya listrik.

“Reefer container menjadi kunci agar kualitas hasil laut, terutama komoditas seperti cumi, tetap terjaga kesegarannya hingga ke pasar luar daerah seperti Jakarta, Batam, Tanjungpinang, hingga Kalimantan,” jelasnya.

Koordinasi Lintas Instansi

Sebagai bentuk dukungan, DKUMPP akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, PT PELNI, serta operator Tol Laut untuk mengusulkan penambahan kuota kontainer. Selain itu, penguatan kapasitas listrik di pelabuhan juga menjadi perhatian utama agar seluruh hasil laut Anambas dapat terangkut dengan optimal.

Sinergi dengan HNSI Tekan Biaya Logistik

DKUMPP juga menjelaskan bentuk kerja sama dengan HNSI Anambas dalam rangka meningkatkan efisiensi biaya logistik dan menekan harga kebutuhan pokok. Melalui skema muatan balik berupa hasil perikanan seperti ikan segar, cumi, dan ikan asin, biaya operasional kapal diharapkan dapat ditekan.

Dalam skema tersebut, HNSI berperan sebagai konsolidator muatan nelayan agar kapasitas kontainer terisi penuh dan lebih ekonomis. Sementara itu, peran dinas adalah mengawasi rantai distribusi agar penurunan biaya logistik benar-benar berdampak pada harga pasar, bukan hanya menguntungkan distributor besar.

Subsidi dan Evaluasi Program

Terkait pemberian subsidi, DKUMPP menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan karena tarif Tol Laut pada prinsipnya telah disubsidi oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, fokus dukungan diarahkan pada penyediaan sarana dan optimalisasi kebijakan.

Untuk memastikan program berjalan efektif, DKUMPP akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan berkoordinasi bersama OPD terkait, khususnya Dinas Perikanan (DP3). Evaluasi meliputi volume ekspor hasil laut, harga jual di tingkat nelayan, biaya logistik, hingga dampak terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir.

Harapan ke Depan

DKUMPP berharap sinergi antara pemerintah daerah, HNSI, dan pemerintah pusat dapat diperkuat melalui regulasi yang mendukung serta infrastruktur yang memadai. Dengan demikian, Anambas tidak hanya mampu mandiri secara pangan, tetapi juga bertransformasi menjadi daerah pengekspor perikanan yang berdaya saing.

Sumber: Sumaterapost.co 

Penulis: Tengku

OKK-DPC HNSI Anambas